kredit usaha rakyat

Tugas Praktikum Kewirausahaan

Hari                              : Rabu                          Praktikum: KUR dan PNPM-Mandiri

Tanggal praktikum        : 7 Oktober 2009

Asisten Praktikum : Farach Hanum Nyak Zulkarnaen

Nama : -     Intan Nursiam                    ( D24080094 )

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN

FAKULTAS PETERNAKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha kecil dan menengah serta koperasi beberapa tahun belakangan ini menunjukan trend yang positif. Banyak orang yang mulai melirik usaha di sector ini karena walaupun dari segi usaha terbilang kecil tapi dapat memberikan keuntungan yang tak terhingga. Jika dilihat dari sisi lain usaha kecil dan menengah ini juga merupakan cara yang sangat jitu untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Banyangkan saja jika satu usaha kecil mampu menyerap lima orang pekerja maka jika ada 100.000 atau lebih usaha seperti itu kita dapat membayangkan berapa lapang pekerjaan yang mampu diciptakan.

Muncul satu permasalahan klasik ketika masyarakat akan memulai usaha atau menjalankan usahanya yaitu permasalahan modal. Sering mereka gulung tikar karena kehabisan modal dalam proses produksi. Atau mereka kebingungan mencari pinjaman modal untuk memulai usaha mereka yang akhirnya mereka terjebak oleh para lintah darat karena sangat susahnya kepercayaan bank terhadap usaha kecil dan menengah. Bank juga terkadang mematok bunga yang dirasa sangat tinggi dengan proses yang amat sangat ribet dalam proses pengajuan kredit tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah meluncurkan dua program pemberdayaan masyarakat yaitu Kredit Usaha Rakya ( KUR ) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ). Kedua program pemerintah ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh bantuan modal usaha. Bantuan ini berupa peminjaman kredit lunak dengan bunga yang rendah. Harapannya dengan digulirkannya program ini akan makin menggenjot tingkat ekonomi masyarakat. Selain itu baik KUR ataupun PNPM secara berkelanjutan bisa menjadi mitra bagi para masyarakat baik dari segi permodalan sampai pemasaran.

PEMBAHASAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) atau Program MANDIRI yang diluncurkan oleh Presiden RI tanggal 30 April 2007 di Kota Palu-Sulawesi Tengah, sesungguhnya merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementerian/lembaga.

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Tujuan dari PNPM Mandiri ini antara lain untuk meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Tujuan lainnya adalah meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang mandiri tidak mungkin diwujudkan secara instan, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Melalui kegiatan yang dilakukan dari, untuk, dan oleh masyarakat, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

Perguliran Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) dimulai dengan adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM dipimpin Bapak Presiden RI. Salah satu agenda keputusannya antara lain, bahwa dalam rangka pengembangan usaha UMKM dan Koperasi, Pemerintah akan mendorong peningkatan akses UMKM dan Koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Perusahaan Penjamin. Dengan demikian UMKM dan Koperasi yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit/pembiayaan dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi.

KUR telah diluncurkan oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 5 Nopember 2007. Peluncuran KUR merupakan upaya Pemerintah dalam mendorong Perbankan menyalurkan kreditj pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. Peluncuran tersebut merupakan tindaklanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia.

Sejak diluncurkan oleh Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007, jumlah KUR (Kredit Usaha Rakyat) telah mencapai Rp6,8 triliun dengan 672 ribu debitor. Jika dibandingkan dengan jenis kredit lain, maka pertumbuhan KUR yang hampir Rp.1 triliun per bulan merupakan prestasi yang luar biasa. Tujuan diluncurkannya KUR adalah (i) untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM; (ii) untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi; (iii) untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Adapun yang melatarbelakangi KUR antara lain sampai dengan akhir tahun 2006, jumlah unit UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia mencapai angka 48,8 juta unit usaha. Namun demikian, dari jumlah tersebut, yang telah memperoleh kredit dari perbankan hanya sekitar 39,06% atau 19,1 juta, sehingga sisanya sejumlah 29,7 juta sama sekali belum tersentuh perbankan. Dari sejumlah 48,8 juta UMKM tersebut ternyata 90 persennya adalah Usaha Mikro yang berbentuk usaha rumah tangga, pedagang kaki lima, dan berbagai jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, di mana pada skala inilah paling banyak menyerap tenaga kerja (pro job) dan mampu menopang peningkatan taraf hidup masyarakat (pro poor).

Kredit usaha rakyat diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah rakyat yang layak (feasible) namun belum memenuhi persyaratan perbankan (bankable). Hal yang dimaksud dengan usaha layak di sini adalah suatu usaha yang ditinjau dari ekonomis menguntungkan, dari segi teknis bisa dilaksanakan, dan segi ekologis dapat diterima masyarakat dan tidak merusak lingkungan. Namun karena ketiadaan agunan serta persyaratan lainnya sehingga selama ini tidak dapat dibiayai oleh pihak perbankan secara komersial.

Inilah sebuah terobosan baru yang cukup menyentuh ekonomi mayarakat di sektor riel secara terprogram melalui dana perbankan. Dengan sistem ini, Insyaallah rakyat dapat mengembangkan usahanya secara terencana dan beragam sesuai dengan kemampuan masing-masing dan disesuaikan dengan lingkungan dan potensi sumberdaya setempat. Mereka bisa berusaha di sektor perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan, industri, kerajinan rumah tangga, jasa angkutan, pengolahan dan pemasaran hasil dan lain sebagainya secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok. Mereka sangat dianjurkan untuk membangun suatu jaringan kerja sama yang saling memperkuat dana saling mendukung. Mereka bisa meminjam uang di bank dengan jumlah maksimal Rp500 juta perorang atau perkelompok dengan bunga maksimal 16 % menurun dalam jangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun. Khusus untuk Bank Mandiri bunganya agak lebih rendah yaitu 13,5 % dan kemungkinan besar pada masa yang akan datang akan dapat diturunkan lagi.

Hadirnya KUR maupun PNPM-Mandiri membawa angin segar untuk para pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan tidak adanya anggunan dari bank dengan suku bunga yang relative kecil membuat para pelaku usaha makin leluasa bergerak melebarkan usahanya. Dengan bantuan modal para pengusaha tidak saja bisa membuka usaha baru tetapi juga bisa dipakai untuk membeli bahan baku,mesin produksi ataupun membayar gaji para karyawannya.

Semakin besar usaha yang dikelola maka semakin besar pula peluang untuk mengajukan jumlah kredit yang lebih besar lagi. Banyaknya jumlah wirausahawan yang tertarik pada kedua program ini juga harus tetap dibarengi dengan kinerja perbankan yang makin bagus. Tingkat kredit macet akibat pemberiaan kredit ini harus dikurangi agar program pemerintah ini bisa terus bergulir. Selain itu para peminjam modal juga harus bisa berkomitmen terhadap modal yang telah dipinjamkan. Jangan sampai kredit macet menjadi kendala kembali.

Jika dilihat dari sektor ekonomi, maka sektor perdagangan adalah yang paling tinggi menyerap KUR, disusul sektor pertanian dan jasa sosial. Di luar ketiga sektor tersebut penyerapan KUR sekitar 3% kebawah. Lebih lengkapnya akan dilihat pada 1tabel berikut ini :

Tabel Penyerapan KUR Persatuan Kegiatan Ekonomi

no sektor Plafon kredit Jumlah debitur
Rp Miliar persen Debitur Persen
1 Pertanian 1,664 24,181 156,558 23,29
2 Pertambangan 56 0,808 13,139 1,59
3 Industri Pengolahan 171 2,487 1,304 0,19
4 Listrik,Gas dan Air 4 0,055 683 0.10
5 Konstruksi 165 2,393 708 0,11
6 Perdagangan 4,046 58,807 425,259 67,27
7 Perumahan 0 0.001 2 0,00
8 Pengangkutan 68 0,984 3,368 0,50
9 Jasa dunia usaha 200 2.900 3,441 0,51
10 Jasa sosial 468 6.809 40,625 6,04
11 Lain-lain 40 0,574 229 0,03

KESIMPULAN

Baik KUR maupun PNPM-Mandiri bertujuan untuk membantu para pelaku usaha mikro dan koprasi dalam mengembangkan usahanya. Dengan banyaknya sector usaha mikro yang berjalan diharapkan akan banyak menyerap tenaga kerja. Secara lebih lanjut diharapkan kedua program ini dapat berjalan terus sehingga secara berkesinambungan dapat mengurangi jumlah pengangguran.

KUR dan PNPM-Mandiri tidak hanya sebagai pihak yang memberikan bantuan pinjaman modal usaha. KUR maupun PNPM-Mandiri juga memberikan pengawasan terhadap usaha-usaha mikro tersebut agar tetap bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga memberikan pendampingan baik dari lembaga pemerintahan, perguruan tinggi sampai pihak swasta.

Dengan adanya KUR dan PNPM-Mandiri diharapkan agar tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi. Dengan semakin menggeliatnya usaha kecil menengah dan koperasi akan memperbanyak terciptanya lapangan pekerjaaan sehingga akan mampu mengurangi jumlah pengangguran.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: